Cegah Monopoli – Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki perusahaan switching dalam ekosistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang selama ini di kelola Bank Indonesia (BI).
“Namun, ada sejumlah langkah yang harus di tempuh sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN, dan regulasi terkait,” kata Deni di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dia mengatakan, Danantara harus memenuhi sejumlah ketentuan yang di tetapkan Bank Indonesia. Misalnya , BPI Danantara harus memastikan bahwa perusahaan switching yang akan diakuisisi, atau didirikan itu memenuhi sejumlah persyaratan.
Yakni memiliki izin sebagai penyelenggara switching sesuai regulasi BI. Memproses transaksi pembayaran domestik menggunakan infrastruktur yang berbasis di Indonesia. Memenuhi persyaratan saham minimal 80 persen di kempit warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dan modal di setor minimal Rp 50 miliar,” bebernya.
Selain itu, kata Deni, BPI Danantara mengajukan permohonan persetujuan tertulis ke BI, guna mendapatkan persetujuan sebagai lembaga switching. Dokumen pendukung harus mencakup struktur kepemilikan, rencana bisnis, dan kapasitas operasional.
Selanjutnya, kata Deni, BPI Danantara melakukan due diligence dan akuisisi jika ingin mengakuisisi perusahaan switching yang sudah ada, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. “BPI Danantara harus memastikan interkoneksi dengan lembaga switching lain karena lembaga switching wajib melakukan interkoneksi dengan minimal dua lembaga switching lain,” imbuhnya.
Audit Berkala Bank Indonesia
Setelah mendapatkan persetujuan, kata dia, perusahaan switching harus mematuhi service level agreement (SLA) yang di tetapkan Bank Indonesia. Audit berkala oleh BI dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) perlu di lakukan untuk memastikan tidak adanya praktik monopoli atau kartel.
“Jika semuanya di terapkan dengan baik, Danantara bisa memiliki perusahaan switching yang beroperasi secara legal dan efisien dalam ekosistem GPN. Idealnya, akuisisi Danantara di lakukan seiring atau setelah merger oleh semua perusahaan switching di Indonesia,” jelas Deni.
Jika seluruh perusahaan switching melakukan merger, dan BI memaksa perusahaan hasil merger itu. Dan menerapkan harga yang sama dengan biaya rata-ratanya. Ada beberapa langkah yang perlu di terapkan agar kebijakan ini efektif dan tidak merugikan persaingan usaha.
Cegah Monopoli, Implementasi Larangan Monopoli
Dalam PBI 19/8/PBI/2017 tentang GPN, memang mengatur skema harga. Undang-undang 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dapat di gunakan untuk memastikan merger tidak menciptakan dominasi pasar yang merugikan. “Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU perlu di libatkan untuk mengawasi dampak merger terhadap persaingan usaha,” kata Deni.
Deni juga menyarankan di lakukan audit independen guna menilai, apakah merger berampak kepada peningkatan efisiensi, atau justru menciptakan monopoli. Analisis biaya rata-rata untuk memastikan harga yang di tetapkan tidak terlalu tinggi atau rendah sehingga merugikan konsumen dan pelaku industri.
“Dan, penetapan harga berdasarkan biaya rata-rata BI dapat menetapkan formula harga berdasarkan cost recovery dan margin wajar. Dan seperti yang di terapkan dalam regulasi skema harga GPN,” pungkasnya.
Sumber : Liputan 6
+ There are no comments
Add yours