Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan keberpihakan kepada guru. Serta mendorong sistem pendidikan nasional yang lebih membumi, berkarakter, dan berpihak pada nilai-nilai kebangsaan.
Hal ini di sampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI. Bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam forum tersebut, PGRI menyoroti berbagai problematika yang di hadapi guru, mulai dari ketidakadilan dalam proses rekrutmen ASN PPPK. Pelaksanaan PPG yang belum optimal, hingga beban administratif yang memberatkan.
Sementara IPN menekankan pentingnya pendidikan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta regulasi bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
Masukan dari PGRI dan IPN sangat berharga. Komisi X berkomitmen untuk mengawalnya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Guru harus mendapat afirmasi yang layak, dan pendidikan kita harus kembali pada semangat gotong royong dan karakter kebangsaan. Jelas dia dalam keterangannya, seperti di kutip Kamis (17/7/2025).
Hetifah juga menyatakan dukungannya terhadap revisi kebijakan yang tidak berpihak pada guru honorer, serta penguatan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih holistik.
Hetifah dan Puan Desak Perbaikan Sistem Pendidikan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti temuan Komisi X DPR RI soal siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sejumlah daerah yang belum mampu membaca dan menulis dengan lancar.
Karena itu, dia mendesak agar sistem pendidikan nasional berorientasi pada kualitas pemahaman siswa, bukan semata capaian angka.
“Jika anak-anak naik kelas tanpa kemampuan membaca yang cukup, kita berisiko membangun masa depan di atas fondasi yang belum memadai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, kemampuan literasi dasar adalah kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurut Puan, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya fokus pada nilai dan pelaporan statistik, tetapi harus memastikan setiap anak benar-benar memahami pelajaran yang di berikan.
“Pendidikan harus lebih dari sekadar angka. Kita perlu sistem yang tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga memastikan kualitas pemahaman siswa,” jelas dia.
SUMBER: Liputan6.com
+ There are no comments
Add yours