Tanggapi Wacana Prabowo-Gibran, PDIP: Kita Lihat 19-25 Oktober

Prabowo Gibran – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan usulan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya adalah usulan yang berasal dari rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto hanya berkomentar singkat.

“Kami tidak menanggapi hal-hal yang di luar core kami,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Menurut Hasto, berbagai godaan yang dilakukan Partai Gerindra pada Gibran Rakabuming Raka hanyalah sebuah usaha. Namun keputusan baru bisa dilihat saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 19-25 Oktober nanti.

“Ya namanya usaha. Nanti kita lihat tanggal 19-25 Oktober,” kata Hasto.

Hasto justru membandingkan Ganjar Pranowo yang terjun menempel rakyat, bukan menempel tokoh politik lain demi suara.

“Pak Ganjar Pranowo itu cara berkomunikasi dengan rakyat ini sangat unik dan berbeda dengan yang lain. Bukan nempel-nempel dengan yang lain, tapi nempel dengan rakyat,” kata Ganjar.

Meski demikian, terkait banyaknya godaan dari sayap-sayap Partai Gerindra terhadap putra sulung Presiden Jokowi itu, Hasto hanya menyatakan bahwa tiap kader PDIP pasti loyal.

“Yang dibangun oleh PDIP adalah suatu kultur kekaderan yang disertai dengan loyalitas disertai dengan kesadaran untuk menyatu dengan rakyat, untuk mengemban amanah kekuasaan bagi kepentingan rakyat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menyatakan enggan berandai-andai apabila Gibran benar maju menjadi cawapres Prabowo nantinya. “Enggak usah bicara misal-misal,” ucap Hasto.

Soal Batas Usia Capres, PDIP Minta MK Profesional dan Jaga Marwah

Sebelumnya, Hasto angkat bicara soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan gugatan terkait batas usia capres cawapres, pada Senin (16/10/2023). Hasto berharap MK bekerja profesional dan tetap memegang sikap kenegarawanan.

“Ya kami percaya bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang sikap kenegarawanan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” kata Hasto, Rabu (11/10/2023).

Hasto mengingatkan bahwa masyarakat berharap MK tetap menjaga marwah institusi. “Sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi,” ucap dia.

Ia menyinggung di masa orde baru saat pemerintah tidak mendengar rakyat, maka akan muncul penolakan.

“Kami meyakini suara-suara itu didengarkan, karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter. 32 tahun orde baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral,” kata Hasto.

Credit : Liputan6.com