Presiden Prabowo Subianto bakal meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk menindaki praktik outsourcing. Di sisi lain, RI 1 juga tidak ingin kehilangan investasi yang bakal berdampak terhadap aksi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Tapi saudara-saudara, kita juga harus realistis. Kita juga harus menjaga para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerjasama dengan mereka,” dia menekankan.
Untuk itu, Prabowo berencana mempertemukan 150 perwakilan serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan, supaya bisa menemui titik tengah atas permasalahan ketenagakerjaan saat ini.
“Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia,” ungkap dia.
Dalam hal ini, Prabowo turut memperingatkan para pemberi kerja untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh. Sehingga pekerja bisa ikut tertular oleh kesejahteraan perusahaan.
“Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” pinta Prabowo.
Di sisi lain, ia menyebut negara tidak tinggal diam begitu saja terhadap nasib buruh. Prabowo mengklaim pemerintah telah berjuang memberi pelayanan kesehatan dan subsidi untuk seluruh rakyat.
Presiden Prabowo Subianto Beri Subsidi
“Kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung (BLT) kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebih Rp 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita,” bebernya.
Namun, Prabowo tak menyangkal jika penyaluran bantuan dari pemerintah masih belum tepat sasaran 100 persen.
“Sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini enggak benar. Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak (menerima),” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto di jadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.
Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, seperti di kutip dari Antara, Kamis pekan ini.
“Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” kata Prasetyo.
Mensesneg menuturkan, Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi. Sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.
Seluruh Pihak Harus Bersatu Padu
Dia menuturkan, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.
Prasetyo menuturkan, seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.
Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.
Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga mengatakan Hari Buruh akan di hadiri Presiden Prabowo Subianto.
“Hampir bisa di pastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti,” ujar Said, Kamis, 24 April 2025.
“Beliau adalah presiden kedua setelah Soekarno yang bertemu dan hadir langsung dalam perayaan May Day, dengan Prabowo di tahun 2025, sedangkan Soekarno 1965 di Gelora Bung Karno (GBK),” dia menambahkan.
Adapun kehadiran presiden dalam perayaan Hari Buruh Internasional, menurut Said, merupakan hal yang lazim di berbagai negara.
“Perayaan May Day di hadiri oleh presiden atau perdana menteri (PM) adalah hal yang lazim, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara dan bangsa,” tutur dia.
KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.
SUMBER: Liputan6.com
+ There are no comments
Add yours