Ada Usulan Wapres Dicopot

Ada Usulan Wapres Dicopot  Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan di rinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka di copot.

Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh.

“Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025). Saat di tanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran di ganti, Muzani memaparkan perihal proses Pemilu 2024 lalu.

Muzani menjelaskan Ada Usulan Wapres Dicopot, ketika Pilpres 2024 lalu, yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden.

Ketika di nyatakan menang, maka yang di nyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Ada Usulan Wapres Di copot. “Siapa yang di calonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024,” jelasnya. “Ketika KPU menghitung suara, yang di nyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” sambung Muzani. Lalu, Muzani mengatakan, ketika Prabowo-Gibran di gugat ke MK pun, kemenangan mereka di nyatakan tidak ada masalah dan tetap sah.

Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029. Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” imbuh Muzani.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang di duga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang di anggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.

Sumber : Kompas.com