Anggota Komisi 2 DPRD PPU Ungkap Rasa Ragunya Soal Data Kemiskinan Ekstrem

Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifudin HR mengungkapkan keraguannya terhadap data kemiskinan ekstrem yang disebut ada di PPU.

Dalam pandangannya, Syarifudin menganggap bahwa kriteria kemiskinan ekstrem dengan pendapatan Rp 12 ribu per bulan sangat tidak sesuai dengan kondisi di PPU.

“Pertama-tama saya tidak percaya dengan adanya kemiskinan ekstrem di PPU, sangat tidak percaya. Kemiskinan ekstrem itu ada kriterianya, yang pendapatannya Rp 12 ribu,” ujarnya, melansir dari kaltimtoday.co–Jaringan Suara.com, Jumat (17/11/2023).

Ia meragukan adanya kemiskinan ekstrem dengan pendapatan seminim itu di PPU. Ia mengatakan, data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.

“Yang menjadi pertanyaan, kemiskinan ekstrem ini datanya dari mana, kami sudah bicara dengan Dinsos saat ada pertemuan dengan Komisi II DPRD PPU, itu kan data langsung dari pusat. Enggak ada pendapatan orang sekecil itu di PPU,” lanjutnya.

Baca Juga : PAN Senang Prabowo-Gibran Nomor Urut 2: Sentral, Tidak Kiri-Kanan

Kemiskinan Ekstrem

Ia menekankan, kemiskinan ekstrem tak hanya dapat didefinisikan dari aspek pendapatan, tetapi juga dari kondisi rumah dan faktor lain.

“Kemiskinan ekstrem itu harus dilihat rumahnya seperti apa, kan ada itu semua kriterianya, jadi kalau saya enggak terlalu percaya. Kalau memang bantuan itu sudah pasti ada bantuan dari pemerintah pusat. Itu sudah ada datanya semua datanya diambil dari DTKS Dinsos,” tegasnya.

“Berbicara kemiskinan ekstrem di PPU ini membingungkan, di mana tempatnya.

Selanjutnya, ia mempertimbangkan program bantuan pemerintah, menyoroti pentingnya program tersebut agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Dengan sikap skeptisnya terhadap data kemiskinan ekstrem, ia memberikan sorotan terhadap kebutuhan akan klarifikasi dan pemahaman lebih lanjut terkait kondisi riil masyarakat di PPU.

“Bantuan yang diberikan saat ini memang sifatnya sementara tetapi sudah menjadi program pemerintah. Kalau kita dari DPRD mau saja membantu melalui program, tetapi program yang kita usung tidak nyambung dengan pemerintah, tidak berani lagi dinas melaksanakan karena dasar hukumnya berbeda,” tutupnya.

Credit: Suara.com