Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye – Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan, tugas presiden tidak hanya terbatas pada administrasi negara, namun juga termasuk kebebasan untuk aktif berpartisipasi dalam kampanye politik.
Menurut dia, hal itu merupakan dari hak politik yang dimiliki setiap orang untuk berdemokrasi. Termasuk menteri, yang boleh berkampanye dan memihak.
Baca Juga : Ganjar Mengaku Sudah Tak Berkomunikasi Lagi dengan Jokowi
“Ini hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh memihak, boleh,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1). Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Hal itu dia sampaikan saat diwawancara di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1).
Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye
“Konstitusi menjamin hak presiden tersebut. Hampir semua presiden Indonesia, dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, telah terlibat dalam politik melalui partai mereka,” tutur Airlangga.
Airlangga mencatat, praktek serupa berlaku di negara lain, seperti di AS saat Presiden Obama mendukung Hillary Clinton pada pemilihan presiden 2016. Menurutnya, semua kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Baca Juga : Laba Bersih BCA Tembus Rp 48,6 Triliun, Tumbuh 19,4% pada 2023
Payung Hukum
Menjelaskan soal aturan Pemilu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan, tidak ada masalah dengan pernyataan Jokowi soal hak presiden untuk berkampanye. Sebab, hal itu ada dalam payung hukum dan diatur sesuai ketentuan berlaku.
“Di Undang-Undang Pemilu sudah diatur (presiden boleh berkampanye), apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut menyatakan, norma yang berada di Undang-Undang Pemilu,” ujar Hasyim saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1).
[…] […]
[…] […]
[…] […]