Dedi Mulyadi Bicara soal E-Sport; Jangan Sampai Juaranya 10

Dedi Mulyadi Bicara soal E-Sport – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi isu adiksi dan kompetisi pada konteks gim online.

Dedi menegaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya mengatur agar gim online yang berisiko tinggi menyebabkan adiksi tidak bisa diakses oleh semua orang, terutama anak-anak.

Ia menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) kepada ratusan pelajar SMAN 2 Purwakarta pada Rabu, 14 Mei 2025.

Menurutnya, pemerintah harus benar-benar mengimplementasikan PP Tunas demi melindungi anak-anak dari kecanduan gim online.

Ia juga menambahkan bahwa gim online yang biasa dikompetisikan dalam ajang e-sport sebaiknya hanya diakses oleh mereka yang benar-benar menekuni olahraga ini secara profesional.

Dedi Mulyadi Bicara soal E-Sport

“Yang gim online ini, seiring dengan PP dibuat itu kan nanti akan ada pengaturan. Jadi, kalau misalnya ini untuk sport, berarti kan tidak diakses oleh semua orang, artinya khusus mereka yang menekuni cabang itu sebagai cabang prestasi,” katanya kepada wartawan.

Dedi Mulyadi kerap menyatakan pandangannya terkait bahaya gim online.

Beberapa siswa di Jawa Barat menjalani program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di barak militer karena kecanduan gim online, demikian klaim yang disampaikan.

Sekalipun ada torehan prestasi di ajang e-sport, Dedi mengingatkan agar jangan sampai hal tersebut malah jadi pembenaran dan malah mengaburkan isu ancaman gim online terhadap anak-anak.

“Jangan sampai nanti yang juaranya hanya 10 tapi yang korbannya 100 ribu, kan ini harus jadi bahan perhatian kita,” katanya.

Menkomdigi: Sport Itu Fisik

Menteri Komunikasi dan Digital (Mekomdigi), Meutya Hafid, menyatakan, perlunya pembatasan gim online dengan risiko adiksi tinggi bagi pengguna anak-anak.

Pemerintah saat ini mengatur hal tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Lantas, apakah aturan ini akan berdampak pada kelangsungan kompetisi E-Sport di masa depan?

Meutya Hafid mengangkat isu ini saat kunjungan kerja ke Purwakarta.

Ia mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu sejumlah siswa pada Rabu (14/5/2025) pekan ini.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta diketahui menjadi salah satu yang pertama melaksanakan program siswa masuk barak.

Pemerintah mengklaim, kecanduan gim online menjadi salah satu pangkal masalah bagi sejumlah siswa yang kemduian mesti mengikuti Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan tersebut.

Indonesia di dunia cukup berhasil dalam e-sport

“Indonesia di dunia cukup berhasil dalam e-sport? Ini kalau saya, mungkin berbeda pendapat, kalau dari kami, sport itu fisik, ya,” katanya kepada wartawan. “Saya gak bilang online itu jelek, tapi tetap, kalau namanya sport itu harus ada fisiknya,” tegas dia.

Meutya Hafid menegaskan bahwa orang dewasa sebaiknya menjadi satu-satunya pihak yang boleh

mengakses gim online yang berisiko tinggi menyebabkan adiksi,

bukan anak-anak. Ia menyebut bahwa PP Tunas secara tegas mengatur ketentuan tersebut.

“PP ini nanti mengatur bahwa gim, ketika gimnya itu memiliki adiksi tinggi maka dia harus diatur di ranah ini sehingga usia tertentu baru boleh masuk,” katanya.

“Artinya, kalau di atas 18 tahun silakan, tapi kalau di bawah 18 tahun harus dilihat bahwa mereka ini adalah anak-anak, kemudian apakah memang gim tersebut punya risiko tinggi, kalau punya risiko tinggi ya tidak bisa (diakses anak-anak),” imbuh Meutya.

Meutya menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan pemerintah tersebut, sehingga pemerintah mesti segera melaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan menjadi ujung tombak implementasi.

Karenanya, dia mengapresiasi insiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait Program

Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di barak militer dan sejumlah kebijakan lainnya

yang berupaya mengatur perilaku anak di dunia digital.

“Kami mengapresiasi Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan gadget di sekolah. Jika semua kepala daerah menunjukkan komitmen seperti ini, maka implementasi PP Tunas akan berjalan lebih cepat dan merata,” ujar Meutya.

Credit: Liputan.com