Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam keterangannya di Jakarta, Sigit memastikan bahwa tindakan hukum akan di berlakukan tanpa pandang bulu.
“Saya kira kaitannya dengan aksi premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau mereka terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kami yang kami lihat adalah tindakannya. Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas.” Kata Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, di kutip dari Antara, Kamis (15/5/2025).
Langkah-langkah Kapolri dalam Pemberantasan Premanisme
Sebagai langkah konkret, Polri telah menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sejak 1 Mei 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini menyasar berbagai bentuk kejahatan yang kerap meresahkan publik, termasuk premanisme.
“Masalah aksi premanisme, gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO (tindak pidana perdagangan orang), dan terorisme, tentunya ini menjadi tugas yang di titipkan oleh Bapak Presiden,” ujar Sigit.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemberantasan premanisme juga merupakan bagian dari upaya Kapolri untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.
“Apalagi terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kami Polri konsen terhadap masalah itu dan kami akan kawal program-program tersebut. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada,” jelas Sigit.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri juga menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait, guna merumuskan solusi atas berbagai masalah keamanan yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan premanisme membutuhkan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan berbagai elemen.
Pentingnya Edukasi Hukum untuk Masyarakat
Pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat krusial. Masyarakat perlu di berdayakan agar berani melaporkan tindakan premanisme tanpa takut akan ancaman dari pelaku. Polri memiliki peran utama dalam memberantas premanisme, namun keberhasilannya bergantung pada kerjasama semua pihak.
Di akhir arahannya, Sigit juga mengingatkan seluruh personel Polri untuk selalu siaga menghadapi potensi bencana alam. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya dan alat utama sistem senjata (alutsista) guna merespons cepat saat bencana terjadi. Dia menyebut ancaman seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi harus di antisipasi sejak dini.
“Hal ini adalah kerja rekan-rekan yang tentunya akan di rasakan dan di lihat oleh masyarakat, sehingga persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dari kesiapan personel, almatsus, sarana prasarana lain yang di butuhkan,” jelasnya.
SUMBER: Liputan6.com
+ There are no comments
Add yours