LHKPN Itu Apa? Tujuan, dan Kewajiban Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan. LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen krusial untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan penyelenggara negara.

Lalu, apa sebenarnya LHKPN itu? Mengapa pelaporan harta kekayaan ini begitu penting?

LHKPN adalah daftar lengkap harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta keluarga inti mereka. Data ini dilaporkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapaun tujuan utama adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam rangka mencegah dan memberantas praktik KKN.

Kewajiban melaporkan di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, ada peraturan perundang-undangan lainnya seperti Inpres dan surat edaran menteri terkait yang memperkuat aturan ini. Laporan ini menjadi alat pengawas yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Dengan melaporkan LHKPN, penyelenggara negara turut berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah. Masyarakat dapat memantau perubahan kekayaan pejabat dan menilai apakah ada indikasi praktik korupsi. LHKPN menjadi wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Mengenal Lebih Dalam LHKPN

Secara sederhana, LHKPN adalah formulir yang berisi rincian harta kekayaan seorang penyelenggara negara. Ini mencakup aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, investasi, hingga utang.

Penyelenggara negara wajib mengungkapkan seluruh harta kekayaan yang di miliki, baik atas nama pribadi maupun keluarga inti (pasangan dan anak yang menjadi tanggungan).

LHKPN bukan hanya sekadar daftar aset, tetapi juga instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Kepatuhan terhadap LHKPN dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengangkatan atau promosi jabatan. Hal ini mendorong penyelenggara negara untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan kekayaan mereka.

Manfaat LHKPN sangat beragam, mulai dari mencegah korupsi hingga meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya LHKPN, perubahan kekayaan pejabat negara dapat di pantau secara berkala. Ini membantu meminimalisir praktik penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi dan memastikan bahwa kekayaan yang di miliki sesuai dengan penghasilan yang sah.

Siapa Saja yang Wajib Melapor

Tidak semua orang wajib melaporkan LHKPN. Kewajiban ini berlaku bagi kategori penyelenggara negara tertentu yang di anggap memiliki potensi risiko korupsi yang lebih tinggi.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peraturan KPK, beberapa kategori penyelenggara negara yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN meliputi:

• Pejabat Tinggi Negara: Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri dan pejabat setingkat menteri, anggota DPR, DPD, dan DPRD, hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi, kepala perwakilan Indonesia di luar negeri (duta besar).
• Pejabat Tinggi Lembaga Pemerintah dan BUMN/BUMD: Pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, pejabat eselon I dan II di lingkungan pemerintahan, di reksi, komisaris, dan pejabat struktural di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
• Pejabat Lain yang Berpotensi Korupsi: Pejabat yang mengelola anggaran dalam jumlah besar, pejabat di sektor pengadaan barang dan jasa, dan pejabat lain yang ditentukan oleh instansi masing-masing.

Sanksi dan Konsekuensi Jika Tidak Lapor

Penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat di kenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap LHKPN juga dapat menurunkan kredibilitas dan integritas pejabat tersebut di mata publik.

KPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap LHKPN sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik. Keterlambatan pelaporan akan di catat secara khusus dan di publikasikan. Hal ini dapat berdampak pada penilaian kinerja hingga proses promosi jabatan.

Meskipun tidak di kenakan sanksi pidana, pimpinan instansi tetap dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada pejabat yang lalai melaporkan. Kepatuhan LHKPN dapat di gunakan sebagai salah satu basis data dukung dalam manajemen ASN, seperti promosi bagi para pegawai yang patuh, maupun penjatuhan sanksi administratif bagi yang lalai.

SUMBER: Liputan6.com