Amerika Serikat Tak Setuju Moody's Pangkas Prospek AS

Amerika Serikat Tak Setuju Moody’s Pangkas Prospek AS – Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menurunkan prospek peringkat pemerintah Amerika Serikat (AS) menjadi negatif dari stabil. Hal ini merujuk pada meningkatnya risiko terhadap kekuatan fiskal negara tersebut.

Dikutip dari laman CNBC, Minggu (12/11/2023), Moody’s telah mengafirmasi peringkat penerbit jangka panjang dan senior tanpa jaminan AS di Aaa.

“Dalam konteks suku bunga lebih tinggi, tanpa langkah-langkah kebijakan fiskal yang efektif untuk mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pendapatan,” tulis Moody’s.

“Moody’s perkirakan defisit fiskal AS akan tetap sangat besar,sehingga secara signifikan melemahkan keterjangkauan utang,”

Moody’s menambahkan,polarisasi politik yang berkelanjutan di Kongres Amerika Serikat juga meningkatkan risiko pemerintahan berikutnya tidak akan mampu mencapai konsensus mengenai rencana fiskal untuk memperlambat penurunan keterjangkauan utang.

Amerika Serikat Tak Setuju Moody’s Pangkas Prospek AS

Ketika mempertahankan peringkat negaranya pada Aaa, Moody’s prediksi Amerika Serikat (AS) mempertahankan kekuatan ekonominya yang luar biasa. “Kejutan pertumbuhan positif lebih lanjut dalam jangka menengah setidaknya bisa memperlambat penurunan keterjangkauan utang,” tulis Moody’s.

Langkah Moody’s tersebut pun membuat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wally Adeyemo bereaksi.

“Meski pernyataan Moody’s mempertahankan peringkat Aaa Amerika Serikat, kami tidak setuju dengan pergeseran ke pandangan negatif,” ujar Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dalam sebuah pernyataan.

“Perekonomian Amerika Serikat tetap kuat, dan surat utang negara merupakan aset paling aman dan likuid di dunia,”

Langkah Moody’s untuk memangkas prospeknya terjadi ketika Kongres sekali lagi menghadapi ancaman penutupan pemerintah. Pada saat ini, pemerintah masih menerima pendanaan hingga 17 November, tetapi anggota parlemen di Washington masih berselisih mengenai rancangan undang-undang yang lebih cepat dari tenggat waktu tersebut.

Langkah DPR AS

Ketua DPR yang baru terpilih Mike Johnson (R-La.) telah mengindikasikan ia akan merilis rencana pendanaan pemerintah Partai Republik pada Sabtu, sebuah langkah yang akan memberikan waktu bagi para anggota untuk membacanya sebelum pemungutan suara pada hari Selasa mengenai rencana tersebut.

Namun rencananya untuk mendanai bagian-bagian tertentu dari pemerintahan hingga 7 Desember, dan bagian-bagian lain hingga 19 Januari, yang dikenal sebagai resolusi lanjutan berjenjang, atau CR, tidak akan berhasil lagi di Gedung Putih dan di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

“Keputusan Moody’s untuk mengubah pandangan AS merupakan konsekuensi lain dari ekstremisme dan disfungsi Partai Republik di Kongres,” kata sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

Pada Agustus, Fitch memangkas peringkat default jangka panjang penerbit mata uang asing AS menjadi AA+ dari AAA, dengan alasan “perkiraan penurunan fiskal selama tiga tahun ke depan,” serta terkikisnya tata kelola dan meningkatnya beban utang.

Perseteruan di Washington juga menjadi isu. “Perselisihan politik yang berulang mengenai batas utang dan resolusi pada menit-menit terakhir telah mengikis kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal,” kata Fitch pada saat itu.

Amerika Serikat Cegah Ketidakpastian Ekonomi Usai Hindari Shutdown

Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengapresiasi rancangan undang-undang yang menjamin pendanaan pemerintah

hingga November tetapi tidak mencakup bantuan baru untuk Ukraina telah disetujui. Hal itu setelah rancangan undang-undangan tersebut telah disetujui DPR dan Senat sehingga dapat menghindari penutupan pemerintah federal atau shutdown.

Dengan demikian, rancangan undang-undangan itu hampir pasti akan diberlakukan sebelum dampak ekonomi akibat penutupan

pemerintahan mulai meningkat Senin pagi, 2 Oktober 2023.

“Ini merupakan kabar baik dan melegakan kalau kita tidak akan melakukan penutupan pemerintahan.

Hal ini seharusnya menjadi tidak rumit,” ujar President of the Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas,

seperti dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (1/10/2023).

“Tantangannya sekarang adalah memastikan kita tidak melakukan hal ini lagi dalam enam minggu,” ia menambahkan.

Presiden dan CEO the Bipartisan Policy Center, Margaret Spellings menuturkan, krisis anggaran lainnya yang akan menimbulkan

penderitaan dan ketidakpastian pada rumah tangga dan perekonomian Amerika Serikat dapat dicegah dengan disahkannya kesepakatan pendanaan jangka pendek.

RUU kedua terakhir juga tampaknya bertujuan mencegah potensi pukulan ganda bagi industri penerbangan.

Hal ini akan hentikan penutupan layanan yang dapat sebabkan garis keamanan lebih panjang dengan memaksa agen TSA

tanpa bayaran serta hindari hilangnya izin dari Federal Aviation Administration (FAA) yang juga akan terjadi pada akhir pekan ini.

RUU yang diajukan pada menit-menit terakhir mencakup teks untuk menunda penutupan dan juga memberi wewenang ulang kepada FAA

untuk sementara waktu, bahkan lebih lama lagi, hingga akhir 2023 untuk memberikan lebih banyak waktu

kepada anggota parlemen untuk menangani kedua masalah itu.

Credit : Liputan6.com